>Pembahasan RAPBD 2011 Sampai Tahap Laporan Komisi-Komisi

>

Pada hari Rabu, 22 Desember 2010, bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Trenggalek, diselenggarakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek dengan acara Penyampaian laporan Komisi-komisi terhadap pembahasan RAPBD Tahun 2011. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek S Akbar Abbas, SE, MM dan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek serta anggota DPRD Kabupaten Trenggalek.
Komisi I DPRD dengan juru bicaranya Parmono Hadi Susilo dalam laporannya menyatakan kurangnya SDM pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga layanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal. Untuk itu, kekurangan tersebut diminta agar dipenuhi. Demikian juga dengan fasilitas dan gedungnya yang dianggap kurang layak untuk segera dibenahi.
Selanjutnya Komisi II DPRD melalui juru bicaranya Ria Koiriyah menyatakan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Perusahaan Daerah di Kabupaten Trenggalek perlu diperbaiki kinerjanya. Selain itu, Komisi II juga menyoroti Program Agrobisnis yang belum diikuti oleh anggaran yang jelas dan Pembinaan Paskibraka seharusnya bukan berada pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya melainkan pada Dinas Pendidikan.
Sedangkan Alwi Burhanudin sebagai Juru Bicara Komisi III DPRD, memberi masukan bahwa pemeliharaan jalan dengan dana terbatas itu seharusnya didasarkan pada skala prioritas. Demikian juga dengan proyek jalan tembus jalan Gemaharjo-Prigi yang pelaksanaannya terlambat agar dibayar sesuai dengan volume yang telah dikerjakan tetapi jangan diputus, karena itu merupakan keterbatasan kedua belah pihak. Dan untuk DAK di bidang Pendidikan, komisi III meminta agar Pemkab mempersiapkan Juklak dan Juknisnya agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
Dalam laporannya, Komisi IV DPRD melalui Siti Mukiyarti menyatakan bahwa untuk memperkuat program KB perlu memperhatikan tenaga penyuluh KB yang telah menyebar agar ditarik kembali. Menyoroti belanja hibah untuk Masjid Agung, Komisi IV DPRD menyetujuinya tetapi untuk masalah teknis supaya dilengkapi paying hukumnya agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Komisi IV juga meminta agar dana untuk anak yatim ditambah. Dan untuk Bidan Desa yang saat ini sering merujuk pasiennya ke Rumah Sakit Swasta ini juga menjadi perhatian Komisi IV. Bidan biasa menerima fee dari Rumah sakit tersebut sejumlah 800 ribu s/d 1 juta rupiah. Seharusnya Bidan Desa tersebut merujuk pasiennya ke RSUD dr. Soedomo.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s