>BPPKB , Dinkes dan RSUD Gelar Rakor KB Bersama

>

Menindaklanjuti Hasil Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Timur yang menyebutkan perlu diadakannya rekonsiliasi tentang pendistribusian Alokon (Alat dan Obat Kontrasepsi)  dengan memperhatikan peraturan Kepala BKKBN, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP-KB), Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek menggelar  Rapat Koordinasi Bersama Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Desember 2010 bertempat di Graha Bhawarasa Pendopo Kabupaten Trenggalek. Hadir dalam rapat, Kepala BPPKB beserta Penyuluh KB se Kabupaten Trenggalek, Kepala Bidang dari Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soedomo dan seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Trenggalek.
Kepala BPPKB, Machfud Effendi, SH., MM. dalam sambutan pengantarnya menyampaikan bahwa tujuan dari diadakaanya Rapat Kordinasi ini adalah untuk penyamaan distribusi dan pembatalan pengiriman Alokon, sinkronisasi standar pelaporan serta untuk mencapai tujuan utama yaitu mewujudkan peningkatan mutu pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat.
Dalam paparan yang disampaikan oleh Esti Ayu Nuswarini, SKM., tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Trenggalek sudah baik, di bawah rata-rata dari Propinsi Jawa Timur dan Nasional. Selain itu peserta KB di seluruh Kecamatan sudah memenuhi target nasional yaitu 60 % dari seluruh penduduk.
Namun, lanjut wanita yang berprofesi sebagai Kasubag Perencanaan dan Pelaporan BPPKB ini, kendala yang dihadapi adalah perbedaan pelaporan Peserta KB baru antara Dinas Kesehatan dan BPPKB yang selisihnya mencapai 3.500 jiwa. Sehingga diharapakan dalam rapat kordinasi ini dapat mendiskusikan sebuah metode yang dapat menyamakan persepsi mekanisme pendistribusian alokon dan pelaporannya.
Dalam diskusi yang dipimpin oleh dr. Ratna Sulistyowati, M.Kes. dari Dinas Kesehatan, kendala utama yang dihadapi dalam perbedaan pelaporan adalah kurang kordinasi antara penyuluh KB dan Bidan yang berada di Puskesmas. Sehingga perlu diagendakan rapat kordinasi selanjutnya yang mengikutsertakan bidan-bidan yang bertugas di puskesmas serta saling memvalidasi data setiap bulannya.
Selain itu, masalah yang dihadapi adalah masih banyaknya kliknik dan dokter swasta yang belum melaporkan jumlah peserta KB yang ditangani. Oleh karena itu, diharapkan kepada penyuluh KB dan Bidan di Kecamatan untuk saling membantu mendata seluruh klinik dan dokter swasta yang memberikan pelayanan KB sehingga pelayanan KB di masa mendatang diharapkan menjadi lebih baik.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s