>Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pembahasan Raperda tentang RAPBD 2011

>

Bertempat di Aula DPRD Kabupaten Trenggalek pada hari Senin, 13 Desember 2010 pukul 20.00 WIB digelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek dengan acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pembahasan Raperda tentang Rancangan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011. Rapat dihadiri oleh Unsur Pimpinan dan segenap Anggota DPRD, Wakil Bupati, serta seluruh Kepala SKPD lingkup Pemkab Trenggalek. Dalam Rapat Paripurna ini, enam fraksi DPRD menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicara masing-masing.
Fraksi Amanat Patriot Rakyat Indonesia melalui juru bicaranya, Moh. Husni Tahir Hamid meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dipersiapkan Pemkab Trenggalek untuk mewujudkan pembangunan pro rakyat termasuk mengurangi pengangguran yang selama 2 tahun belakangan ini trendnya terus meningkat serta meminta kejelasan kegiatan PDAU yang tak kunjung memberikan manfaat kepada masyarakat.
Sedangkan Parmono Hadi Susilo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan tentang belum disampaikannya RKA sehingga tidak dapat diketahui apakah Program dan Kegiatan SKPD konsisten dengan RKPD dan RPJMD atau belum. Parmono juga menambahkan agar dapatnya belanja gaji aparatur pemerintah dan belanja pembangunan dapat berimbang.
Selanjutnya Fraksi Karya Nasional melalui M. Nur Efendi meminta penjelasan tentang rencana belanja hibah Masjid Agung yang tidak bisa terealisasi serta meminta kepada Pemkab Trenggalek untuk lebih cermat dalam menganggarkan dana perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.
            Terkait kebijakan penambahan modal pada PDAM, Fraksi Partai Demokrat melalui Mugianto menyarankan agar ditunda terlebih dahulu karena belum adanya payung hukum berupa Perda. Selain itu Mugianto meminta kejelasan terkait tidak dianggarkannya bantuan hibah kepada lembaga semi pemerintah PMI.
            Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara H. Ambar Mu’alif  meminta penjelasan pelaksanaan proyek fisik APBD 2010 yang masih buruk dalam hal kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaannya serta penjelasan terkait pelaksanaan tes CPNS tahun 2010.
            Dan yang terakhir, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Triono mendesak eksekutif untuk dapatnya Perda inisiatif tentang perijinan pembangunan dan pengelolaan menara tower komunikasi seluler dan retribusinya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 ini. “Karena apabila bisa terlaksana tentunya akan mampu menambah PAD kita di tahun anggaran 2011”, lanjutnya.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s