>Rapat Paripurna dengan Agenda Persetujuan/ Penetapan 8 Raperda Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Menjadi Perda

>

Jumat, 12 Nopember 2010, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek kembali digelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan/penetapan 8 Ranperda Kabupaten Trenggalek  Tahun 2010 menjadi Perda. Dipimpin oleh S. Akbar Abbas, SE, MM, Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Bupati Trenggalek, Wakil Bupati Trenggalek, Kepala Pengadilan Negeri Trenggalek, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala SKPD lingkup Pemkab Trenggalek dan Ketua Organisasi Wanita Kabupaten Trenggalek.
Juru Bicara Panitia Khusus I, H.A Djauzi Turseno, S.Sos, MM mengungkapkan bahwa Pansus yang beranggotakan 13 orang tersebut telah membahas 5 Ranperda yaitu tentang Pembentukan Desa Ndawuhan Kecamatan Suruh, Pembentukan Desa Krapyak Kecamatan Bendungan, Pembentukan Desa Kasihan Kecamatan Dongko, Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional dan Penambahan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita dan Perseroan Terbatas Bank Jatim Trenggalek.   Dari 5 Raperda tersebut, lanjutnya,3 Ranperda terkait dengan pembentukan desa sementara ditangguhkan pengesahannya menunggu disahkannya undang-undang tentang Desa.
Sementara itu, Pansus II melalui juru bicaranya Samsul Anam, SH, M.Si  menyoroti tentang Ranperda Pajak Restoran untuk diperluas hingga mencakup pelayanan catering, dengan besaran tarif pajak paling tinggi 10 persen.  Politikus dari PKB itu juga mengungkapkan tentang Ranperda tentang Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan  (BPHTB) yang kewenangan pemungutannya akan diserahkan kepada daerah.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Karya Nasional melalui juru bicaranya K.H Ahmad Jauhari  mengharapkan Perda – Perda tersebut biisa diimplementasikan dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Trenggalek. Selanjutnya diharapkan untuk segera disosialisasikan pada masyarakat sehingga dapat diketahui, dipahami dan dijalankan sebaik-baiknya oleh Masyarakat Trenggalek.
Selanjutnya, terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) melalui juru bicaranya, Fraksi Karya Nasional meminta agar RPJPD bisa dijadikan landasan dan acuan dalam pembangunan Trenggalek ke depan sehingga pembangunan Trenggalek dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Agus Supriyono, SE menyatakan persetujuannya atas 5 Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda.  Menyikapi tentang Ranperda inisiatif DPRD yang meliputi Ranperda tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Ranperda tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi  serta Ranperda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  untuk segera dapat diselesaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2010.
Masih dalam kesempatan yang sama, dalam pandangan umumnya Fraksi APRI melalui juru bicaranya Suyono mengungkapkan hal yang senada dengan Fraksi PDI Perjuangan untuk menetapkan 5 Ranperda menjadi Perda.  
Terkait dengan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Juru bicaranya Agus Winarto, S.Sos, fraksi PKB meminta eksekutif  untuk segera menindaklanjutinya dengan penyusunan Perbup yang merupakan pedoman bagi semua pihak.  Selanjutnya, Fraksi PKB menerima dan menyetujui 5 Ranperda untuk ditetapkan dalam siding paripurna.
Dalam pendapat akhir fraksi, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Sugino Pujo Sasmito, SH  memberikan sedikit catatannya tentang Ranperda penyertaan modal . Untuk Ranperda tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Fraksi Demokrat berharap agar pemungutannya dilakukan secara efektif sehingga mampu mendongkrak PAD.  Sedangkan, terkait dengan Ranperda tentang Penambahan Modal kepada PT BPR Jwalita dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Fraksi Demokrat berharap untuk dapatnya disusun Peraturan Daerah sebagai payung hukum terhadap penyertaan modal.
Terhadap Ranperda tentang RPJPD, Fraksi Partai Demokrat menyambut baik dengan harapan RPJPD ini benar-benar disikapi dengan konsekuen dalam menentukan arah pembangunan jangka menengah utamanya untuk 5 tahun kedepan dan memberikan arah pembangunan 20 tahun ke depan.
Di akhir agenda pandangan fraksi, FPKS melalui juru bicaranya Muhadi  mengungkapkan bahwa Fraksi PKS menyetujui 3 Ranperda disahkan menjadi Perda. Yang tak kalah pentingnya menyikapi tentang penambahan modal PT BPR Jwalita dan PT Bank Jatim, FPKS menyatakan menyetujui  Ranperda tersebut dengan catatan untuk segera dilakukan RUPS dimana dengan penambahan modal ini akan merubah modal dasar dan komposisi kepemilikan modal saham. FPKS juga mengusulkan tentang pembentukan Lembaga Jasa Keuangan Syariah milik daerah yang sedang menjadi trend saat ini.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s