>Komisi – Komisi DPRD Trenggalek Sampaikan Laporan Atas LKPJ Pelaksanaan APBD T.A 2009

>

Setelah penyelenggaraan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan Bupati atas pandangan umum (PU) fraksi-fraksi tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD T.A 2009, Senin (5 Juli 2010) kembali digelar sidang dengan agenda penyampaian laporan komisi-komisi terhadap pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2009 di gedung DPRD Kabupaten Trenggalek.

Selain dihadiri Wakil Bupati Trenggalek, sidang paripurna tersebut turut dihadiri oleh anggota Muspida, Kepala SKPD Lingkup Pemkab Trenggalek, Kepala instansi vertikal, Kepala BUMN dan BUMD serta pengurus organisasi wanita Kabupaten Trenggalek. Keempat komisi di DPRD Kabupaten Trenggalek, secara bergantian membacakan tanggapannya atas LKPJ pelaksanaan APBD T.A 2009, pandangan umum fraksi-fraksi serta jawaban eksekutif terhadap pandangan fraksi-fraksi.

Melalui juru bicaranya, Sugino Poedjosemito, S.H, Komisi I yang membidangi masalah pemerintahan menyampaikan beberapa hal sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pemerintahan Tahun Anggaran 2009. Menurut pengamatan dari Komisi I terkait dengan kurangnya kompetensi SDM pada SKPD tertentu, Komisi I berharap penempatan SDM kedepannya memperhatikan prinsip “the right man in the right place”, sehingga mumpuni dalam pengeksekusian program strategis yang dicanangkan dalam APBD.

Sedangkan Komisi II yang fokus membidangi masalah Ekonomi Keuangan mengharapkan badan usaha milik daerah diantaranya PDAU, PDAM, BPR dan SPBU dapat dimaksimalkan kontribusinya, sehingga badan usaha tersebut mampu memperkuat kemampuan keuangan daerah. Melalui juru bicaranya, Ria Khoiriyah, komisi II juga mengingatkan eksekutif tentang kurang maksimalnya pemanfaatan kandang di Dilem Willis Kecamatan Bendungan dan cooling unit susu di Kecamatan Pule. “ Komisi II menghimbau agar secepatnya tenaga tersebut dapat dimanfaatkan guna menciptakan lapangan kerja baru, dan menambah pendapatan masyarakat, yang tentunya akan menambah pendapatan daerah juga”ungkap politikus dari Golkar tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi III yang membidangi masalah sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur melalui juru bicaranya, Alwi Burhanuddin, ST menyampaikan tentang harapan komisi III terkait dengan pembangunan jalan tembus Gemaharjo-Prigi. Komisi III meminta eksekutif segera meningkatkan koordinasi dengan pihak Perhutani sehingga pembangunan jalan tembus tersebut tidak terbengkalai dan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kali ini, Komisi IV melalui juru bicara H.A.Jauzi Turseno, memaparkan tentang kurang meratanya penempatan tenaga pendidik di beberapa daerah. Terkait dengan hal tersebut Komisi IV berharap BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dalam teknis pengambilan keputusan penempatan tenaga pendidik harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s